Formulir Pemindahbukuan (Pbk)

Sejak tahun 2016, Wajib Pajak membayar pajak dengan menggunakan kode billing sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP), di mana di dalam kode billing itu telah terdapat informasi mengenai NPWP, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah pajak yang dibayar. Dengan begitu, kesalahan pembayaran pajak, misalnya salah kode jenis pajak, merupakan kesalahan Wajib Pajak dalam pembuatan kode billing, bukan kesalahan petugas Bank atau Kantor Pos.

Sebenarnya membuat kode billing itu tidak susah, langkah-langkahnya ada di sini. Namun jika Anda kesulitan membuat kode billing sendiri, Anda dapat meminta bantuan petugas di Kantor Pelayanan Pajak untuk membuat kode billing, dan jangan lupa untuk mengecek dahulu informasi dalam cetakan kode billing tersebut. Apabila telah sesuai dengan kewajiban perpajakan Anda, baru Anda bayar. Jika ada yang salah, jangan dibayar, minta lagi kode billing yang baru. Jika ternyata ada kesalahan setelah Anda bayar pajaknya di Bank atau Kantor Pos, Anda bisa membetulkan kesalahan pembayaran tersebut dengan cara mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk), yaitu dengan cara mengisi formulir Pbk dan melampirkan fotokopi bukti pembayaran pajak yang salah. Formulirnya dapat diunduh di sini . Begini cara pengisiannya :

FORMULIR  PEMINDAHBUKUAN

Nomor   : …………..

Hal         : Permohonan Pemindahbukuan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama              :  Nama Pribadi

NPWP             :  NPWP Pribadi

Alamat             :  Alamat

Telepon           :  Nomor Telepon

menyatakan telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sebagai berikut :

Nama                    :  Nama pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

NPWP                   :  NPWP pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Alamat                  :  Alamat pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Kode Jenis Pajak :  Kode Jenis Pajak/ Akun di bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Kode Jenis Setoran :  Kode Jenis Setoran pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Masa/ Tahun Pajak :  Masa & Tahun Pajak pada bukti pembayaran yang dibetulkan

No. Ketetapan    :  No. Ketetapan pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

NOP                     :  NOP pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Jumlah Pajak     :  Jumlah pajak pada bukti pembayaran yang akan dibetulkan

Terhadap penyetoran dan pelaporan tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan atas Surat Setoran Pajak tersebut kepada :

Nama                         :  Nama yang benar

NPWP                        :  NPWP yang benar

Alamat                       :  Alamat yang benar

Kode Jenis Pajak      :  Kode Jenis Pajak/ Akun yang benar

Kode Jenis Setoran  :  Kode Jenis Setoran yang benar

Masa/ Tahun Pajak   :  Masa dan Tahun Pajak yang benar

No. Ketetapan           :  No. Ketetapan yang benar

NOP                            :  NOP yang benar

Jumlah Pajak            :  Jumlah pajak yang benar

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud dikarenakan kesalahan dalam pembuatan kode billing.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat diproses sebagaimana mestinya serta kami lampirkan pula bukti pembayaran pajak tersebut.

Nama kota dan tanggal

Hormat saya

ditandatangani

                                                                                                   dicap (untuk WP Badan)

…………………………………………..

 

Oh ya, proses pemindahbukuan ini agak lama, tidak pada hari itu juga, karena oleh petugas akan dicek dulu kebenaran pembayarannya di database Dirjen Pajak, misalnya apakah pembayarannya memang telah dilakukan, dan apakah formulirnya telah diisi dengan lengkap (jelas terlihat detailnya dari dan mau dipindah ke mana pembayarannya). Jika secara formal permohonannya tidak lengkap, permohonannya akan ditolak. Jika proses telah selesai, hasil pemindahbukuan akan dikirim ke alamat Wajib Pajak, sesuai dengan alamat yang tersimpan di database Kantor Pelayanan Pajak.

Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 (pasal 16 dan 17).

 

Iklan

Cara Membayar Pajak Dengan Menggunakan Kode Billing

Sejak 1 Juli 2016 terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran pajak di Indonesia, yaitu diresmikannya MPN G2 (Modul penerimaan Negara Generasi Kedua) sebagai satu-satunya sistem pembayaran pajak. Dengan sistem tersebut, Wajib Pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Kode billing itu seperti kode pembayaran ketika kita berbelanja secara online. Di dalam kode ini tersimpan informasi NPWP, kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah pembayaran pajak.

Dengan sistem ini, kesalahan pembayaran pajak ada pada Wajib Pajak, bukan pada petugas Bank atau Kantor Pos. Sebetulnya dengan sistem MPN G2, pembayaran pajak jadi lebih mudah. Anda bisa membuat kode billing di mana saja dan kapan saja selama Anda punya akses internet dan gadget (komputer, laptop, atau smartphone). Setelah membuat kode billing, Anda bisa membayar melalui internet banking atau pergi ke Kantor pos atau Bank. Jadi Anda tidak usah bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak.

Caranya, Anda harus punya EFIN terlebih dahulu. Cara untuk mendapatkan EFIN yaitu dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat lalu mengajukan permohonan aktivasi EFIN (cukup sekali, EFIN berlaku seumur hidup juga, melekat dengan NPWP-nya), persyaratan administrasinya adalah berikut ini. Setelah memiliki EFIN, Anda bisa mengakses DJP Online (djponline.pajak.go.id), bisa melalui smartphone atau komputer.

Untuk pertama kali penggunaan DJP Online, klik “Anda belum terdaftar? Daftar di sini”

a

Lalu ikuti panduannya.

1

b

Setelah menyimpan informasi Anda, cek email Anda. Buka kotak masuk (inbox), carilah pesan terbaru dari e-filing lalu buka pesannya. Klik tautan pesan yang berwarna biru pada pesan tersebut.

3

Jika sudah bisa login, beginilah tampilan beranda DJP online :

6

Jika tidak ada menu e-billing atau e-filing, klik menu profile di kanan atas. Untuk mengubah profile, klik “Ubah profile”.

7

8

Setelah menyimpan perubahan akses, Anda bisa meng-klik menu e-billing.

14

lalu klik “Isi SSE”

15

Setelah itu, sesuaikan Jenis Pajak, Jenis Setoran, masa pajak (pajak bulan apa), Tahun Pajak, dan Jumlah Setor dengan benar dengan cara meng-klik tanda panah kecil pada kriteria yang ada bintang merah kecilnya.

 

16

Setelah itu akan muncul notifikasi, klik “OK”. Lalu klik “kode billing”, klik “OK” lagi. Kode billing bisa dicetak atau hanya dicatat saja.

Selamat Mencoba! ^^

Cara Pakai DJP Online bagi WP Badan

Di tahun 2018, muncul Peraturan Menteri Keuangan no. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) di mana disebutkan di pasal 8 ayat 6 dan 7 bahwa untuk Wajib Pajak Badan yang pelaporan SPT masa PPh 21 dan PPN-nya dalam bentuk dokumen elektronik (e-SPT dan e-faktur), maka pelaporannya harus menggunakan saluran tertentu yaitu DJP Online .

Untuk megakses DJP Online, anda harus mengaktifkan EFIN. Tata cara aktivasi EFIN ada di sini. Setelah mempunyai EFIN, anda dapat mulai masuk ke DJP Online. Selain melaporkan pajak melalui menu e-filing, anda dapat membuat kode billing melalui menu e-billing. Langkah-Langkah penggunaan DJP Online dapat anda unduh di sini.

Persyaratan aktivasi EFIN

Ada cara mudah untuk membayar dan melaporkan pajak. Anda tidak usah datang ke kantor pajak. Anda bisa membuat kode billing dan melaporkan pajak di manapun anda berada melalui situs djp online . Untuk akses ke DJP online, perlu aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number) di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Adapun persyaratan aktivasi EFIN adalah :

  1. WP Orang Pribadi :

– formulir permohonan aktivasi EFIN (formulirnya di sini)

– fotokopi KTP.

– fotokopi NPWP.

  1. WP Badan :

– formulir permohonan aktivasi EFIN.

– fotokopi akta pendirian (untuk perusahaan)/ SK pengangkatan bendahara/ kepsek (untuk lembaga/ bendahara pemungut pajak).

– fotokopi KTP direktur/ bendahara/ kepsek.

– fotokopi NPWP direktur/ bendahara/ kepsek.

– fotokopi NPWP perusahaan/ lembaga/ bendahara pemungut pajak.

– stempel pada formulir permohonan aktivasi EFIN.

Perlu diketahui bahwa dalam permohonan aktivasi EFIN Badan, direktur atau pengurus Badan tersebut harus sudah mengaktifkan EFIN pribadinya terlebih dahulu. Jika belum, ajukan juga permohonan aktivasi EFIN pribadi direktur/ pengurus Badan tersebut bersamaan dengan formulir permohonan aktivasi EFIN Badannya.

Untuk karyawan, permohonan aktivasi EFIN-nya dapat diajukan secara kolektif oleh Badan tempatnya bekerja. Adapun formulirnya seperti ini.

Dasar peraturan : PER-41/PJ./2015

Pendaftaran NPWP

Untuk memulai administrasi perpajakan, anda harus memiliki akses ke dalam sistemnya, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini seperti KTP, berlaku seumur hidup, satu NPWP untuk satu Wajib Pajak. Sifatnya mengikat, jika anda sudah memiliki NPWP, anda memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Sebaiknya jangan asal membuat NPWP, karena setelah anda mempunyai NPWP, anda mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak anda. NPWP adalah akses dalam administrasi perpajakan, sedangkan pajak itu sendiri timbul karena adanya penghasilan. Jika anda tidak mempunyai penghasilan sebaiknya tidak mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Misalnya dalam melamar pekerjaan, jika sudah diterima bekerja baru anda mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Kewajiban perpajakan akan dibahas nanti karena kriteria Wajib Pajak berbeda-beda. Tapi semua Wajib Pajak punya satu kewajiban yang sama yaitu wajib melaporkan SPT tahunan sekali setahun, bagaimanapun kondisinya. Karena Dirjen Pajak tidak tahu bagaimana kondisi Wajib Pajak, apakah ada penghasilan atau tidak, sebelum Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya. Jika tidak ada penghasilan atau pajaknya sudah dipotong oleh pihak lain (misalnya oleh perusahaan), Wajib Pajak harus melaporkan SPT Tahunan dengan status Nihil.

Jika anda datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, ini persyaratan administrasi pendaftaran NPWP :

 

NO

JENIS PERMOHONAN     SYARAT KETERANGAN
1 PENDAFTARAN WP / PERUBAHAN DATA WP OP FORMULIR PENDAFTARAN NPWP OP formulir di sini
COPY KTP  
BADAN PUSAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWP BADAN formulir di sini
COPY AKTA/ SK PENDIRIAN/ SK PENUNJUKAN BENDAHARA/ KEPALA  
COPY KTP DIREKTUR/PENGURUS  
COPY NPWP DIREKTUR/PENGURUS  
COPY SK DOMISILI DARI KELURAHAN  
CABANG FORMULIR PENDAFTARAN NPWP BADAN formulir di sini
SURAT PENUNJUKKAN CABANG  
SK DOMISILI CABANG DARI KELURAHAN  
COPY KTP KEPALA CABANG  
COPY NPWP KEPALA CABANG  
2 CETAK NPWP ISTERI FORMULIR PERMOHONAN CETAK ULANG  
COPY NPWP SUAMI  
COPY KK  
COPY KTP ISTERI  
3 CETAK ULANG NPWP/SKT/SPPKP OP FORMULIR PERMOHONAN CETAK ULANG  
COPY KTP  
BADAN FORMULIR PERMOHONAN CETAK ULANG  
COPY AKTA/ SK PENDIRIAN  
COPY KTP DIREKTUR/ PENGURUS  
COPY NPWP DIREKTUR/ PENGURUS  
COPY SK DOMISILI DARI KELURAHAN  
4 PENGUKUHAN PKP OP FORMULIR PENDAFTARAN PKP  formulir di sini
COPY SK DOMISILI DARI KELURAHAN  
FOTO LOKASI DAN DENAH LOKASI  
BADAN FORMULIR PENDAFTARAN PKP BADAN  formulir di sini
COPY AKTA/ SK PENDIRIAN  
COPY KTP DIREKTUR/ PENGURUS  
COPY NPWP DIREKTUR/ PENGURUS  
COPY SK DOMISILI DARI KELURAHAN  
COPY SIUP/SITU/TDP FOTO LOKASI DAN DENAH LOKASI  
5 PEMINDAHAN WP OP KTP TERBARU  
BADAN AKTA PERUBAHAN  
6 PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP OP FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP  formulir di sini
SURAT PERNYATAAN PEREDARAN BRUTO KURANG DR 4,8M  
BADAN FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP  formulir di sini
SURAT PERNYATAAN PEREDARAN BRUTO KURANG DR 4,8M  
LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK TERAKHIR  
NERACA TAHUN PAJAK TERAKHIR  
7 PENETAPAN NON EFEKTIF (NE) OP FORMULIR PENETAPAN NE  formulir di sini
SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA USAHA formulir di sini
BADAN FORMULIR PENETAPAN NE  formulir di sini
SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA USAHA  formulir di sini
8 PENGAKTIFAN KEMBALI NPWP OP FORMULIR PENGAKTIFAN/ LAPOR SPT TAHUNAN  
BADAN FORMULIR PENGAKTIFAN/ LAPOR SPT TAHUNAN  
9 PENGHAPUSAN NPWP OP MENINGGAL DUNIA :  
– FORMULIR PENGHAPUSAN NPWP formulir di sini
– SURAT PERNYATAAN TIDAK MENINGGALKAN WARISAN YG BELUM TERBAGI  
– SURAT KEMATIAN  
– COPY KTP KELUARGA  
– COPY KK KELUARGA  
   
NPWP GANDA  
– FORMULIR PENGHAPUSAN NPWP  formulir di sini
– SURAT PERNYATAAN MEMILIKI NPWP GANDA  
– COPY KEDUA NPWP  
– COPY KTP  
   
ISTRI DIGABUNG DENGAN SUAMI  
– FORMULIR PENGHAPUSAN NPWP  formulir di sini
– SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN  
– COPY BUKU NIKAH/ KK  
– COPY KTP ISTRI  
– COPY NPWP SUAMI  
BADAN – FORMULIR PENGHAPUSAN NPWP  formulir di sini
– FC. AKTA PEMBUBARAN DARI NOTARIS  

Memanfaatkan waktu senggang

Banyak orang menganggap urusan pajak itu ribet. Jika anda tidak mau tahu tentang pajak, memang urusan perpajakan itu ribet. Tetapi jika anda mau berpikir terbuka dan mau membaca (setidaknya kata-kata di formulir administrasinya), maka urusan perpajakan itu tidak sesusah itu.

Blog ini saya buat untuk memberi informasi mengenai administrasi dalam keperluan perpajakan, berikut dokumen yang bisa anda unduh agar anda bisa mempersiapkan kelengkapan administrasi sebelum berangkat ke Kantor Pajak. Karena saya menghargai waktu anda, semoga dengan adanya blog ini anda tidak usah bolak-balik ke Kantor Pajak hanya untuk bertanya dan meminta formulir. ^^